Program Berobat Gratis Berhasil, Pemprov Sumut Raih UHC Award Kategori Pratama dari Pemerintah Pusat

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berhasil meraih penghargaan UHC Award kategori pratama dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Di bawah kepemimpinan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution, Pemprov Sumut memiliki Program Berobat Gratis (PROBIS). Program ini memungkinkan masyarakat Sumut mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan KTP. PROBIS merupakan wujud komitmen Gubernur Bobby Nasution dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC) guna menjamin kesehatan masyarakat Sumut.

Pada tahun 2025, Sumut berhasil mencapai status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, dua tahun lebih cepat dari target yang direncanakan. Tingkat kepesertaan mencapai 100 %, dengan rasio peserta aktif sebesar 98,6 %. Selain itu, Pemprov Sumut telah menjalin kerja sama layanan berobat gratis dengan 172 rumah sakit, 619 puskesmas, dan 510 klinik di seluruh Sumatera Utara.

“Pemprov Sumut terus melanjutkan program UHC ini yaitu PROBIS di tahun ini, ini komitmen Bapak Gubernur menjamin layanan kesehatan masyarakat Sumut, yang bisa diakses siapa saja,” kata Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution, usai menerima penghargaan UHC Award di JIEXPO.

Suib juga memastikan pelayanan terkait PROBIS akan terus ditingkatkan. Pemprov Sumut bahkan telah menyediakan layanan pengaduan masyarakat yang siap melayani selama 24 jam.

“PROBIS sudah berjalan tahun 2025, pada tahun ini kita juga fokus pada peningkatan pelayanan dan kualitas, untuk itu kita siap menerima aduan terkait hal itu,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan bahwa peran kepala daerah sangat berpengaruh terhadap capaian UHC nasional yang saat ini mencapai 98 % dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 %.

“Peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut, khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah,” katanya. (Red)